Siapa yang Bertanggung jawab, Program Pembuatan Website Desa di Serang Dikritik, Disebut "Gagal" dan Tak Berdasar Hukum  

SERANG , – Program pembuatan website desa di Kabupaten Serang menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Seorang pendamping desa yang enggan disebutkan namanya menyebut program tersebut sebagai "program gagal" karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat desa.  

"Ini adalah program gagal. Website desa yang dibuat tidak berfungsi dengan baik dan tidak menghasilkan output yang jelas. Program ini hanya membuang-buang dana desa. Tapi karena perintah dari pimpinan, kepala desa tidak bisa menolak meskipun merasa keberatan, " ujarnya, Kamis (30/1/2025).  

Baca juga: Holiday Inn Baruna Resort Dianggap Abaikan Tanggung Jawab Keamanan Arena Bermain Anak

Kritik semakin tajam karena program ini disebut-sebut tidak memiliki payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Minimnya perencanaan dan pengawasan diduga menjadi penyebab utama kegagalan program ini.  

Salah satu kepala desa yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengakui bahwa penganggaran pembuatan website desa dilakukan karena adanya perintah dari pimpinan. Namun, ia enggan mengungkapkan siapa pimpinan yang dimaksud.  

Baca juga: Riyanta Dukung Menteri ATR Berantas Mafia Pertanahan

"Lebih baik jangan kami saja yang dipertanyakan. Lebih jelasnya langsung saja ke pihak ketiga, PT. Wahana Semesta Multimedia Banten, yang menyediakan pembuatan web desa, atau ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang. Kami hanya mengikuti perintah pimpinan, " ungkapnya.  

Menanggapi polemik ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Serang, Herofiatna, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam program tersebut.  

Baca juga: Surat Terbuka Prof. Hermawan Sulistyo Diduga Cemarkan Nama Baik TNI dan Pengprov INKAI Banten

"Saya tidak tahu apa-apa soal program web desa itu, karena itu ranahnya DPMD, bukan Kominfo, " ujarnya kepada TirtaNews saat dimintai keterangan di ruang kerjanya.  

Herofiatna menambahkan bahwa program tersebut tampaknya merupakan bentuk pengadaan yang langsung dikelola oleh pihak ketiga.  

Baca juga: IMO Indonesia Nilai Skandal Ketua KPK dan Perempuan Berinisial S Hanyalah Isu Murahan

"Uang ditransferkan ke pihak ketiga. Jadi kami di Kominfo tidak tahu apa-apa soal proses pembuatannya, " tambahnya.  

Minimnya koordinasi antarinstansi dan ketiadaan perencanaan yang matang menjadi catatan penting dalam evaluasi program ini. Publik berharap pemerintah daerah segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh untuk mencegah pemborosan dana desa yang tidak tepat sasaran.  

Baca juga: Situasi judi online semakin darurat: Akun Youtube DPR-RI diteras dan menyiarkan judi slot

Sejauh ini, DPMD Kabupaten Serang dan pihak PT. Wahana Semesta Multimedia Banten belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang berkembang.  

(Ipung/Red)